JATIMTIMES - Banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025 memicu perdebatan mengenai penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai curah hujan ekstrem akibat siklon tropis menjadi faktor dominan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kerusakan hutan dan alih fungsi lahan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam memperburuk dampak bencana.
BMKG: Siklon Tropis Picu Hujan Ekstrem Selama Tiga Hari
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa periode 25–27 November 2025 menjadi fase dengan hujan paling ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kemunculan fenomena siklon tropis Senyar yang memengaruhi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Baca Juga : 3 Bupati di Aceh Angkat Tangan Hadapi Banjir, Kepala BNPB Minta Maaf
“Hujan yang turun tanggal 25 sampai 27 November itu warnanya sudah hitam di peta monitoring kami, artinya sangat ekstrem,” jelas Faisal dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senin (1/12/2025).
Ia menyebutkan, di Kabupaten Bireuen tercatat curah hujan mencapai 411 mm per hari—angka yang bahkan melampaui rata-rata curah hujan bulanan.
“Bayangkan hujan satu bulan lebih, tapi tumpah dalam satu hari dan terjadi selama tiga hari berturut-turut. Tanah tentu tidak mampu menampung air sebanyak itu,” ujarnya.
BMKG pun menilai bencana hidrometeorologi akan semakin sering terjadi jika Indonesia tidak meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi siklon tropis yang mulai memengaruhi wilayah dalam beberapa tahun terakhir.
Walhi: Kerusakan Hutan Lebih Menentukan daripada Cuaca Ekstrem
Berbeda dengan BMKG, Walhi Sumatra Utara menilai bahwa cuaca ekstrem bukanlah penyebab utama bencana ini. Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menegaskan bahwa kerusakan hutan masif yang terjadi dalam satu dekade terakhir telah menghilangkan fungsi ekologis kawasan.
“Pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem, tetapi kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. Sepuluh tahun terakhir, sekitar 2.000 hektare hutan di Sumut rusak,” tegas Rianda.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah sejak 2014 yang mengubah status kawasan hutan di Ekosistem Batang Toru dari hutan menjadi area penggunaan lain (APL). Kebijakan tersebut membuka pintu bagi investor untuk masuk dan mengganggu ekosistem penting tersebut.
Baca Juga : Apa Itu Islah PBNU yang Diserukan Kiai Sepuh di Tengah Konflik Internal?
“SK Nomor 579 itu jadi titik awal berubahnya kawasan Batang Toru. Setelah statusnya turun, masuklah berbagai investasi yang berdampak pada ekosistem,” kata Rianda.
Rianda juga mengungkapkan situasi memprihatinkan di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat. Walhi menerima laporan bahwa warga telah lima hari tanpa pasokan makanan dan belum didata sebagai korban banjir.
“Wilayah pesisir seperti Kwala Serapuh dan Besitang ini tenggelam akibat banjir, tetapi sampai sekarang mereka belum mendapat bantuan dan belum masuk data resmi pemerintah,” ujarnya.
Ratusan Warga Meninggal dan Hilang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Minggu, 30 November 2025, jumlah korban meninggal mencapai 442 orang, sementara 402 warga masih dinyatakan hilang. Angka ini menjadikan bencana banjir dan longsor tahun ini sebagai salah satu yang paling mematikan di Sumatra dalam satu dekade terakhir.
