JATIMTIMES - Upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem dilakukan dengan berbagai terobosan. Salah satunya menugaskan seluruh ASN dan PPPK untuk melakukan verifikasi Faktual (Verfal) mendapat dukungan dari Fraksi Nasdem DPRD Jember.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto, sepakat dan mendukung kebijakan Bupati Jember Muhammad Fawait dengan menugaskan seluruh pegawai ASN terjun melakukan Verfal agar bantuan yang diberikan pemerintah selama ini bisa tepat sasaran.
Baca Juga : Bupati Sanusi Ajak Ngalam Waste Bank Sukseskan Program PSEL Aglomerasi Malang Raya
"Kami sepakat dan mendukung ASN melakukan verfal data kemiskinan. Ini bukan sekedar tugas administrasi saja, tapi bentuk pengabdian nyata," ujar David Minggu (19/4/2026).
Menurut David, tugas melakukan verfal kepada ASN tidak dilakukan setiap hari dan hanya pada waktu tertentu. "Misal ada ASN rumahnya Tanggul yang ada di wilayah Jember Barat dan melakukan verfal di Silo yang ada di ujung timur, itu tidak perlu dipersoalkan. Th ini hanya sekali kali dilakukan, bukan tugas setiap hari," ujar David.
Menurut David, dengan adanya verfal yang dilakukan oleh ASN, secara psikologis akan menciptakan kedekatan pegawai pemerintah terhadap rakyat yang tidak mampu dan menumbuhkan empati karena mengetahui secara langsung kondisi masyarakat Jember secara umum.
"Kemarin kami mendapat informasi, saat ada ASN yang melakukan verfal, menemukan adanya data penerima bantuan yang ternyata di rumahnya memiliki motor Ninja. Ini bukti pentingnya dilakukan verfal secara langsung," ujar David.
Soal kebijakan bupati yang menuai pro kontra, itu hal yang biasa, karena apapun kebijakannya pasti akan ada yang pro dan kontra. "Jangan verfal, memberikan bantuan yang selama ini diberikan sesuai data BPS atau DTSEN banyak dihujat karena bantuan dianggap tidak tepat sasaran. Mereka menyebut yang dapat bantuan orang dekat RT atau saudaranya, sekarang ketika semua diajak untuk melakukan pendataan juga dikeluhkan. Jadi ini harus dipahami oleh semua orang," paparnya.
Selain itu, apa yang dilakukan oleh bupati, menurut David juga sudah sesuai UU nomor 20 tahun 2023, dimana ada 3 tugas pokok dan fungsi ASN.
Bupati Jember Muhammad Fawait dalam siaran livenya di youtube menyampaikan, bahwa sebelum memberikan tugas terhadap ASN untuk melakukan verval data kemiskinan, sudah melalui berbagai pertimbangan, yang mana tidak merugikan ASN itu sendiri.
Baca Juga : Bupati Sanusi Ajak Ngalam Waste Bank Sukseskan Program PSEL Aglomerasi Malang Raya
"Sebelum kami memberi tugas ASN untuk melakukan verfal, kami memastikan dulu status ASN, seperti TPP aman, PPPK dan yang paruh waktu juga aman. Karena kami pastikan kontraknya kami perpanjang, jadi ini sangat manusiawi," ujar Bupati Jember.
Tidak hanya itu, dalam live YouTube, Bupati juga menyampaikan TPP ASN Kabupaten Jember, dimana disaat TPP daerah lain banyak yang berkurang, bahkan ada yang akan dihapus, Jember satu-satunya Kabupaten yang tidak mengurangi sepeser pun TPP ASN.
"Ingat, saat beberapa daerah melakukan pengurangan TPP, Jember mungkin satu satunya daerah di Jawa Timur yang tidak mengurangi TPP nya," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga mengajak seluruh ASN belajar dari Kota Surabaya. Di mana Surabaya pernah mengalami angka stunting cukup tinggi dan dengan kebijakan pemimpinnya untuk mengerahkan ASN masalah tersebut kini bisa diatasi dan Surabaya sudah sangat baik dalam penanganan stunting. Begitu juga mengenai kemiskinan di Jember, penanganannya juga dibutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk melakukan pendataan verval warga miskin.
