JATIMTIMES – Tekanan ekonomi yang berimbas pada merosotnya arus kunjungan wisata mulai berdampak nyata terhadap pundi-pundi pendapatan daerah Kota Batu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu akhirnya mengambil langkah realistis dengan memangkas target pajak hiburan sebesar Rp5 miliar pada tahun ini. Keputusan ini diambil sebagai respons atas tren penurunan jumlah wisatawan yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Jika pada tahun 2025 lalu target pajak hiburan dipatok di angka Rp47,4 miliar dengan realisasi hanya mencapai Rp44,5 miliar, maka pada tahun 2026 ini Bapenda memilih bersikap lebih konservatif. Target diturunkan menjadi Rp42,4 miliar demi menjaga prinsip kehati-hatian fiskal di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi.
Baca Juga : Jangan Kaget! Ini Faktor yang Bikin Biaya Jual Beli Tanah Membengkak
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhim. Ia mengungkapkan bahwa koreksi target tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang terhadap daya beli masyarakat yang kian melemah. Menurutnya, dalam kondisi keuangan yang sulit, sektor rekreasi dan wisata menjadi pos pengeluaran pertama yang dikorbankan oleh keluarga.
"Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, masyarakat lebih selektif membelanjakan uang. Aktivitas berwisata ikut teredam. Hal ini tercermin dari data kunjungan wisata sepanjang 2025 yang menyusut hampir separuh dibanding periode sebelumnya," ujar Nur Adhim saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Meski target diturunkan, bukan berarti Bapenda mengendurkan pengawasan. Adhim menegaskan bahwa pihaknya justru memperketat sistem pemantauan untuk mencegah kebocoran pajak. Salah satu senjata andalannya adalah penguatan penggunaan tapping box di berbagai objek wisata berskala besar guna merekam transaksi secara real-time.
Adhim menilai, penggunaan alat digital ini sangat efektif untuk mendeteksi adanya pelaporan pajak yang tidak wajar dari para wajib pajak. Meski jumlah alat masih terbatas, pemasangan secara bergilir di titik-titik strategis terbukti mampu memberikan data pembanding yang akurat bagi pemerintah.
"Tapping box efektif meminimalkan kebocoran pajak. Jika kami melihat ada pelaporan yang tidak wajar, bisa langsung terdeteksi meski jumlah alat terbatas," tambah pria yang pernah menjabat Kasatpol PP itu.
Tak hanya mengandalkan teknologi, Bapenda juga mengerahkan tim lapangan untuk melakukan audit manual. Petugas diterjunkan untuk mencocokkan laporan pajak dengan kondisi riil di lapangan, salah satunya dengan memverifikasi urutan nomor seri tiket masuk di destinasi wisata.
Baca Juga : Program PEGAS Berhasil Perbaiki Status Gizi 90,12% Balita Stunting
"Kalau ditemukan nomor seri yang melompat atau tidak tercatat tanpa keterangan jelas, sistem akan membaca itu sebagai potensi kebocoran," tegas dia.
Di tengah tantangan tersebut, Bapenda masih melihat adanya secercah harapan dari menjamurnya destinasi wisata baru di Kota Batu. Pendataan objek pajak baru kini terus digenjot untuk memperluas basis penerimaan, sekaligus menambal lubang pendapatan dari objek wisata lama yang penjualannya mulai menurun.
Dengan kombinasi antara target yang realistis dan pengawasan lapangan yang ketat, Bapenda Kota Batu tetap optimistis mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
"Target kami tahun ini sangat realistis, tapi pengawasan juga ketat. Kami tetap optimistis realisasi bisa mencapai 100 persen hingga akhir tahun nanti," tutup Adhim.
