JATIMTIMES - Dokumen yang diklaim sebagai berkas pengajuan Nobel Peace Prize (Hadiah Nobel Perdamaian) 2026 dengan mencantumkan nama Presiden RI Prabowo Subianto tengah menjadi perbincangan di media sosial. Sorotan publik bukan hanya tertuju pada usulan penghargaan tersebut, tapi juga isi dokumen yang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan.

Perbincangan bermula setelah akun TikTok @prawiray dan akun X @txtugm mengunggah cuplikan dokumen beserta kritik terhadap materi yang beredar. Warganet menyoroti dugaan penggunaan kecerdasan buatan (AI), keberadaan prompt yang disebut belum dihapus, hingga lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dinilai tidak relevan dengan pengajuan penghargaan internasional.

Baca Juga : El Nino 2026 Masuk Kategori Kuat, BMKG Ungkap 8 Dampak yang Perlu Diwaspadai

Dalam video yang viral di TikTok, akun @prawiray menyampaikan kritiknya terhadap dokumen tersebut.

"Jadi Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bikin semacam paper untuk diajukan biar bisa mendapatkan Nobel Prize," katanya. 

Ia menilai penggunaan AI bukan menjadi persoalan utama. Namun menurutnya, jika benar menggunakan AI, dokumen tersebut seharusnya telah diperiksa kembali sebelum dipublikasikan.

"Papernya itu dibikin pakai AI. Pakai AI sebenarnya enggak masalah, tapi tolong Pak, prompt-nya jangan lupa dihapus," jelasnya. 

Kritik lain juga diarahkan pada keberadaan dokumen SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disebut ikut terlampir dalam berkas.

"Sama gue heran, itu lampiran SPPD buat apa? Mau reimbursement ke orang Nobel? Maksudnya apa?" tambahnya. 

Di akhir videonya, ia menilai persoalan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut nama kepala negara yakni Presiden Prabowo.

"Kalau akademisi yang berbuat hal tersebut ya mungkin bisa dibilang oknum. Tapi ini presiden. Satu orang doang. Masa oknum satu?" jelasnya. 

Abstrak paper diduga berkas pengajuan Nobel Peace Prize (Hadiah Nobel Perdamaian) 2026. (Foto: tangkapan layar laman SSRN)

Sementara itu, akun X @txtugm juga mengunggah tangkapan layar dokumen yang disebut sebagai paper pengajuan Nobel Perdamaian 2026.

"Nemu paper salah satu authornya @prabowo, papernya sbg ajuan Program MBG untuk diajukan dalam Nobel Perdamaian 2026." katanya. 

Baca Juga : Musibah KM Mutiara Sentosa 2, Ketua Komisi D DPRD Jatim Minta Hasil Investigasi Diungkap Objektif

Unggahan tersebut kemudian disusul komentar lain yang menyoroti ilustrasi di dalam dokumen. "Kesel banget di dalam paper ada desain AI-nya, mana jelek lagi." imbuhnya. 

SPPD yang terlampir dalam paper. (Foto: laman SSRN)

Dilansir dari laman SSRN, paper yang mencatut nama Prabowo itu mengangkat tema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dasar argumentasi pengajuan Nobel Perdamaian. Dalam naskah itu dijelaskan bahwa program MBG dinilai dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian melalui pengurangan kesenjangan sosial. 

Selain itu, dokumen tersebut juga memuat surat pengantar kepada Ketua Komite Nobel Perdamaian di Oslo dengan mencantumkan nama Prabowo Subianto beserta sejumlah akademisi sebagai bagian dari dokumen nominasi. 

Di dalam berkas itu, juga terdapat sejumlah lampiran berupa dokumen administrasi, termasuk surat pencatatan hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum terhadap beberapa buku bertema Nobel Perdamaian yang mencantumkan nama Prabowo sebagai salah satu pencipta bersama sejumlah akademisi. 

Apa Itu Nobel Prize?

Mengutip situs resmi Nobel Prize, Hadiah Nobel merupakan penghargaan internasional yang diberikan berdasarkan wasiat Alfred Nobel kepada individu maupun organisasi yang dinilai memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia.

Penghargaan tersebut diberikan setiap tahun dalam enam kategori, yakni Fisika, Kimia, Fisiologi atau Kedokteran, Sastra, Perdamaian, serta Penghargaan Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel.

Khusus Nobel Perdamaian, penghargaan diberikan kepada individu maupun organisasi yang dinilai memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dunia. Sepanjang 1901 hingga 2024, penghargaan ini telah dianugerahkan sebanyak 105 kali kepada 111 individu dan 31 organisasi.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut soal kritik yang ramai beredar di media sosial.