JATIMTIMES - Temuan limbah medis yang berceceran di kawasan irigasi Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, kembali memantik sorotan soal pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Malang.
DPRD Kota Malang pun mulai menyiapkan langkah evaluasi terhadap mekanisme pembuangan limbah medis dari fasilitas kesehatan (faskes).
Baca Juga : Bupati Sanusi Panen Melon Hidroponik di Donomulyo yang Siap Ekspor ke Hongkong dan Singapura
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin mengatakan, sebenarnya seluruh rumah sakit, klinik hingga faskes di Kota Malang sudah memiliki mekanisme khusus dalam pengelolaan limbah medis.
Bahkan, menurutnya, mayoritas faskes telah bekerja sama dengan pihak ketiga atau offtaker profesional untuk mengangkut dan memusnahkan limbah B3 di luar daerah.
“Faskes itu seharusnya sudah punya mekanisme tersendiri. Mereka bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang menangani limbah B3 secara profesional,” ujarnya.
Karena itu, Anas menyayangkan munculnya temuan limbah medis di area terbuka yang dapat membahayakan masyarakat. Apalagi, limbah medis seperti jarum suntik dan alat kesehatan bekas termasuk kategori limbah B3 yang penanganannya tidak boleh sembarangan.
Menurutnya, temuan tersebut menjadi alarm bahwa pengawasan masih memiliki celah. Terlebih, kasus serupa bukan kali pertama terjadi di Kota Malang.
“Kalau ditemukan limbah medis seperti suntik dan alat kesehatan lainnya, berarti sumbernya bisa dari klinik, rumah sakit atau faskes lainnya. Ini yang perlu mitigasi menyeluruh,” tegasnya.
Anas menilai dua instansi yang harus bergerak cepat adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Keduanya diminta memastikan seluruh proses pembuangan limbah medis benar-benar berjalan sesuai standar, mulai dari perizinan hingga distribusi limbah ke pihak pemusnah.
Baca Juga : Pemkab Malang Serahkan Bansos ATENSI dari Kemensos RI untuk Ratusan PPKS
Tak hanya evaluasi administratif, DPRD juga membuka kemungkinan adanya proses hukum jika ditemukan unsur pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.
“Kalau memang ada potensi mengarah ke tindak pidana, ya perlu diproses supaya ada efek jera. Karena ini sangat berbahaya,” katanya.
Meski belum ada aduan resmi yang masuk ke DPRD, viralnya temuan limbah medis di media sosial dinilai cukup menjadi dasar bagi dewan untuk turun tangan.
Dalam waktu dekat, Komisi C DPRD Kota Malang berencana memanggil Dinas Kesehatan dan DLH guna meminta klarifikasi sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan limbah medis di Kota Malang.
“Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait. Kita ingin tahu apakah pengawasannya sudah menyeluruh atau masih ada celah dalam proses pembuangan limbah B3 dari seluruh faskes di Kota Malang,” pungkasnya.
