JATIMTIMES - Menjelang momentum hari besar keagamaan, tekanan inflasi di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang mulai terasa. Kenaikan permintaan pangan hingga lonjakan harga emas disebut menjadi faktor yang mendorong inflasi pada Februari 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, dalam kegiatan Bincang Santai Bersama Media (Bisma) 2026. Ia mengungkapkan inflasi di dua wilayah sampel, yakni Kota Malang dan Kota Probolinggo, menunjukkan tren kenaikan yang sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya.
Baca Juga : Bazaar Murah Ramadhan Kareem 2026, Bank Jatim Batu Hadirkan Penukaran Uang Baru hingga Paket Sembako Murah
“Jadi pencapaian inflasi kita di bulan Februari ini cukup menantang, 1,21 di Probolinggo dan 0,7 di Kota Malang. Dan ini pencapaian ini sebetulnya adalah pencapaian yang bisa kita duga sebelumnya karena menghadapi hari besar keagamaan,” kata Indra.
Menurutnya, setiap menjelang hari besar keagamaan, pola yang hampir selalu terjadi adalah meningkatnya permintaan masyarakat, terutama untuk komoditas pangan.
“Ketika menghadapi hari besar keagamaan biasanya yang terjadi, yang pertama kali terjadi itu adalah peningkatan permintaan terutama untuk produk-produk yang berbasis pangan. Dalam hal ini kalau kita volatile food ya itu biasanya meningkat,” ujarnya.
Selain faktor permintaan pangan, Indra juga menyoroti lonjakan harga emas yang turut memberi tekanan terhadap inflasi. Komoditas tersebut, kata dia, sulit dikendalikan secara langsung namun tetap berdampak terhadap kondisi ekonomi.
“Saat ini dibarengi juga dengan peningkatan harga emas. Nah peningkatan harga emas ini juga sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung tapi memberi dampak juga terhadap peningkatan tekanan inflasi atau inflasi mengalami peningkatan di bulan Februari yang lalu,” jelasnya.
Ia menilai kondisi ini masih akan menjadi tantangan ke depan. Pasalnya, selain harga emas, faktor eksternal lain seperti potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga berpotensi memicu tekanan inflasi.
“Ini juga masih menjadi tantangan ke depan, bahwa harga emas lalu kemungkinan juga harga BBM karena ada tensi geopolitik di Timur Tengah yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap tekanan inflasi di area kerja kami di Malang,” katanya.
Untuk diketahui, Wilayah kerja KPw BI Malang sendiri memantau inflasi dari 7 kabupaten/kota di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Area ini meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.
Di tengah tekanan inflasi, KPw BI Malang juga membawa kabar positif. Indra menyebut pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut justru menunjukkan perbaikan.
“Namun good news nya, kabar baiknya adalah pertumbuhan ekonomi kita membaik. Nah ini merupakan salah satu kabar yang menurut hemat kami memberikan kontribusi yang positif ya, kabar yang baik sekali karena kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik,” ujarnya.
Menurut Indra, kondisi ini memberi optimisme bahwa perekonomian ke depan masih memiliki prospek yang baik, meski tetap perlu kewaspadaan menghadapi berbagai dinamika global.
“Dan ini juga memberikan sebuah harapan baru bahwa perekonomian ke depan kita optimis meskipun penuh dengan kewaspadaan terutama terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini dengan tekanan gejolak geopolitik dan lain-lain,” lanjutnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, BI Malang juga menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan ekonomi syariah.
“Kita juga di Bank Indonesia Malang tetap akan mengedepankan atau mendorong lebih kencang lagi program-program kita yang terkait dengan satu adalah UMKM dan syariah,” kata Indra.
Ia meyakini dua sektor tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Baca Juga : Pasokan Daging Sapi di Kota Malang Masih Kurang, Harga di Pasar Tembus Rp135 Ribu Per Kg
“Ini menjadi penting juga karena kita meyakini bahwa pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi syariah ini akan memberikan dampak yang positif terutama terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga di sisi lain penciptaan lapangan kerja untuk angkatan kerja yang baru tumbuh,” ujarnya.
Selain UMKM, BI Malang juga akan terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita juga akan terus mendorong upaya kita untuk melakukan digitalisasi di sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran ini berarti kita sangat intens bekerjasama berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Indra.
Ia menilai digitalisasi mampu membantu pemerintah daerah menutup potensi kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan efisiensi.
“Sekarang transfer keuangan daerah itu menurun. Turunnya transfer dari pusat ke daerah ini tentunya harus diikuti dengan kreativitas menciptakan penambahan pendapatan daerah. Salah satunya adalah tentunya melalui digitalisasi,” katanya.
“Dengan digitalisasi ini angka kebocoran bisa ditekan dan juga pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan,” tambahnya.
Selain itu, digitalisasi juga didorong dalam sistem pengeluaran pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Selain dari sisi pendapatan kami juga terus mendorong pengeluaran pemerintah juga yang terdigitalisasi antara lain melalui Kartu Kredit Indonesia maupun platform-platform lain yang membuat pengeluaran pemerintah itu jadi akuntabel karena terdigitalisasi dengan baik,” jelas Indra.
Tak hanya sektor keuangan dan digitalisasi, BI Malang juga menaruh perhatian pada ketahanan pangan daerah. Hal ini dinilai penting untuk menekan inflasi yang bersumber dari komoditas pangan yang volatil.
“Pengembangan UMKM dan syariah, digitalisasi, dan juga tentunya kita tidak lupa untuk menjaga ketahanan pangan,” kata Indra.
Menurutnya, BI akan berperan aktif mendorong upaya penguatan ketahanan pangan di daerah. “Ketahanan pangan ini Bank Indonesia juga nanti akan banyak berperan terutama dalam mendorong dan menciptakan ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengendalikan inflasi dari kelompok pangan yang selama ini dikenal sangat fluktuatif.
“Sekali lagi hal tersebut dilakukan tentu saja untuk menjaga agar inflasi yang berasal dari volatile food atau berasal dari pangan itu bisa lebih tertekan,” pungkas Indra.
