JATIMTIMES - Kondisi memprihatinkan dialami siswa SDN Margantoko 1, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Dua dari lima ruang kelas di sekolah tersebut ambruk, sementara dua lainnya dalam kondisi rapuh dan rawan bocor.
Akibatnya, puluhan siswa terpaksa belajar di ruang perpustakaan atau memanfaatkan ruangan seadanya demi tetap mengikuti pelajaran. Saat hujan turun atau angin kencang berembus, kegiatan belajar mengajar kerap terganggu karena kekhawatiran bangunan yang tersisa ikut roboh.
Baca Juga : Suwandy Anggota DPRD Jatim Tanggapi Keresahan Warga Mojokerto soal Program MBG
Kerusakan bangunan berdampak langsung terhadap jumlah siswa. Saat ini, SDN Margantoko 1 hanya memiliki 34 siswa aktif, terdiri dari 23 siswa kelas 1–4 dan 11 siswa kelas 5–6. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding sekolah lain di Kecamatan Jrengik.
Sebagai perbandingan, SDN Jrengik 1 memiliki 159 siswa dengan rombongan belajar lengkap dan ruang kelas yang memadai. Perbedaan fasilitas itu turut memengaruhi kepercayaan orang tua dalam menyekolahkan anaknya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Madura Harisandi Savari. Ia menilai persoalan ruang kelas rusak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan siswa sekaligus kualitas pendidikan dasar.
“Daerah-daerah yang tergolong tertinggal atau marginal seperti Sampang masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan ruang kelas. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan rasa aman siswa,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Menurutnya, kualitas dan jumlah ruang kelas sangat menentukan efektivitas proses belajar mengajar. Fasilitas yang tidak layak bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan peserta didik.
Harisandi menegaskan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sekolah yang aman dan layak, kata dia, merupakan fondasi peningkatan mutu pendidikan, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Jawa Timur berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar persoalan ruang kelas rusak masuk dalam daftar prioritas penanganan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses menjadi salah satu dasar dalam mendorong percepatan kebijakan dan realisasi anggaran.
Baca Juga : Reses Agus Cah DPRD Jatim Ungkap Kebutuhan Mendesak Pemberdayaan Kelompok Rentan
Selain itu, DPRD secara aktif meminta data kondisi ruang kelas rusak serta kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di berbagai daerah, termasuk di Madura. Progres rehabilitasi dan daftar lokasi prioritas juga terus dipantau agar penanganan tidak berlarut-larut.
“Kami ingin memastikan data yang kami terima akurat sehingga penanganannya tepat sasaran,” tegas pria yang pernah berprofesi sebagai wartawan itu.
Terkait kondisi SDN Margantoko 1 yang dinilai membahayakan, ia mendorong langkah darurat. Ruang kelas yang rawan diminta segera dihentikan penggunaannya, sementara kegiatan belajar dialihkan ke fasilitas yang lebih aman seperti balai desa atau ruang darurat.
“Kami merekomendasikan rehabilitasi segera agar siswa bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
