JATIMTIMES - Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib melakukan audiensi dengan jajaran deputi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk membahas mengenai pengembangan desa-desa di Kabupaten Malang.
Pejabat perempuan yang dulunya pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI ini diterima langsung oleh jajaran deputi di Kementerian PPN/Bappenas RI yang membidangi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif; pendidikan dasar dan menengah; perikanan dan kelautan; serta pertanian dan kewilayahan.
Baca Juga : Pemkab Blitar–Kementerian PU Sinkronkan Tahapan Pembangunan Pasar Kesamben
Lathifah menyampaikan, bahwa pihaknya diterima dengan baik untuk melakukan audiensi oleh jajaran deputi di Kementerian PPN/Bappenas RI. Menurutnya, terdapat beberapa kesepakatan terkait pengembangan desa-desa di Kabupaten Malang untuk di beberapa sektor.
"Salah satu hasil yang disepakati antara lain pengembangan wisata di Kecamatan Poncokusumo khususnya Desa Ngadas dan Desa Gubukklakah. Dalam waktu dekat akan segera disodorkan untuk mendapat Keppres (Keputusan Presiden)," ungkap Lathifah dalam keterangannya dikutip Rabu (7/1/2026).
Selain itu, juga terdapat kesepakatan terkait pengembangan wilayah di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang sebagai Desa Tematik. Dengan begitu akan membantu mempercepat peningkatan perekonomian serta taraf hidup masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi fokus pengembangan.
Selanjutnya, untuk sektor perikanan dan kelautan, Lathifah mengatakan bahwa pihak Kementerian PPN/Bappenas RI akan segera memproses terkait dengan dua usulan tambahan wilayah yang akan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Yakni Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo.
"Dua usulan Kampung Nelayan mengalami beberapa permasalahan administrasi. Selepas dari Jakarta saya akan mengajak Kepala Dinas Perikanan untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut dan lekas menyodorkan usulan dua Kampung Nelayan ke Kementerian PPN/Bappenas RI," jelas Lathifah.
Sebelumnya sudah ada KNMP di wilayah Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang yang langsung ditinjau oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono pada Jumat (4/7/2025) lalu beserta jajaran terkait dengan persiapan pembangunam KNMP.
"Harapan saya di rentang tahun 2026, Kabupaten Malang mempunyai tiga Kampung Nelayan, termasuk yang di Pujiharjo. Sehingga memudahkan terwujudnya asta cita Presiden Prabowo di sektor perikanan," ujar Lathifah.
Baca Juga : ASN Bengkulu Masuk Kantor Cuma 3 Hari Mulai 2026, Ini Skema WFA dan Dampaknya
Kemudian, Lathifah juga membahas terkait dengan kondisi pendidikan dasar dan menengah bersama jajaran deputi di Kementerian PPN/Bappenas RI. Dalam audiensi tersebut, Lathifah membahas secara serius terkait ancamana hilangnya 77 slot pengisian kuota program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
"Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu manakala melakukan audiensi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, ternyata kuota Kabupaten Malang tidak terpenuhi dan terancam kehilangan setidaknya 77 slot pengisian kuota dalam program revitalisasi sekolah," beber Lathifah.
Pejabat perempuan yang merupakan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Bisri Syansuri ini mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas RI akan berupaya dan membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memenuhi kuota usulan program revitalisasi sekolah.
"Kementerian PPN/Bappenas selaku salah satu pemangku kepentingam program unggulan Presiden Prabowo tersebut, akan mengembalikan serta menambah kuota program revitalisasi," tandas Lathifah.
Lebih lanjut, pada awal Februari 2026 mendatang, Lathifah berencana akan kembali melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian PPN/Bappenas RI yang didampingi oleh jajaran perangkat daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemkab Malang untuk memastikan secara rinci program-program dari Kementerian PPN/Bappenas RI yang dapat diimplementasikan di lingkungan Pemkab Malang.
