JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar terus mengokohkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, arah kebijakan tahun anggaran 2025 difokuskan pada dua hal besar: memperkuat perlindungan sosial dan menumbuhkan denyut ekonomi warga.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen itu adalah Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Non Tunai, yang kini telah menjangkau lebih dari 7.700 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kota Blitar. Angka ini meningkat tajam dibandingkan awal tahun, hasil dari kombinasi efisiensi anggaran dan perbaikan data penerima.

Baca Juga : Polantas Menyapa di Kota Batu Bikin Layanan Samsat Jadi Lebih Cepat dan Bersahabat

“Pak Wali ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran kesejahteraan betul-betul menyentuh warga yang berhak. Tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah pusat seperti BPNT dan PKH,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johanes, saat ditemui di kantornya, Senin (27/10/2025).

Pendataan Ulang Berbasis Masyarakat

Sejak awal 2025, Pemkot Blitar melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dengan melibatkan unsur masyarakat paling bawah. Pendekatan ini melibatkan lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, LPMK, hingga kader posyandu, yang dianggap paling mengenal kondisi riil warganya.

Menurut Widodo, langkah ini merupakan bagian dari perbaikan sistem pendataan yang berkelanjutan, melanjutkan tradisi evaluasi tahunan sejak masa Wali Kota sebelumnya, tetapi dengan konsentrasi lebih tajam pada akurasi dan partisipasi masyarakat.

“Kalau dulu masih ditemukan penerima dari desil ekonomi menengah, sekarang Pak Wali memastikan fokusnya hanya pada desil 1 dan 2, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” terang Widodo.

Hasilnya tampak signifikan. Dari awalnya sekitar 6.200 penerima manfaat, jumlah penerima Rastrada meningkat menjadi lebih dari 7.000 KPM setelah proses pendataan ulang. Ironisnya, peningkatan ini bukan akibat bertambahnya warga miskin, melainkan perbaikan akurasi dan efisiensi anggaran yang memungkinkan perluasan manfaat.

Efisiensi Bukan Pemangkasan

Kebijakan efisiensi menjadi roh dari pelaksanaan anggaran tahun ini. Berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, Pemkot Blitar memilih mengalihkan pos-pos belanja nonprioritas untuk memperkuat program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Efisiensi dilakukan pada perjalanan dinas, pembiayaan makan minum, kegiatan sosialisasi, dan berbagai bentuk rapat yang tidak mendesak. Hasil efisiensi itu dialihkan untuk mendukung program kesejahteraan seperti Rastrada,” jelas Widodo.

Efisiensi itu bukan berarti pemotongan aktivitas pemerintahan, melainkan pergeseran prioritas dari kegiatan administratif menuju pelayanan publik langsung. Langkah ini mencerminkan semangat good governance yang berorientasi hasil, bukan seremonial.

Data yang Berbicara

Kinerja Rastrada Non Tunai Tahun 2025 menunjukkan tren positif yang konsisten dari triwulan ke triwulan. Berdasarkan data konkret yang dirilis BPKAD Kota Blitar, pada Triwulan I tercatat sebanyak 6.741 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp 2.446.860.000. Dari jumlah tersebut, masih terdapat saldo tidak tersalurkan (STS) sebesar Rp 34.320.000 yang berasal dari 88 KPM.

Memasuki Triwulan II, jumlah penerima meningkat menjadi 7.751 KPM dengan nilai bantuan Rp 3.022.890.000. Pada periode ini, tingkat penyaluran semakin membaik, dengan STS hanya sebesar Rp 3.120.000 dari 8 KPM.

Sementara itu, pada Triwulan III yang saat ini tengah berjalan, tercatat 7.716 KPM menerima bantuan dengan nilai Rp 3.009.240.000. Adapun STS sebesar Rp 11.375.000 mencakup 29 KPM yang tidak bertransaksi serta satu KPM dengan kekurangan transaksi Rp 65.000.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran program Rastrada Non Tunai berjalan semakin akurat dan tepat sasaran. Jumlah penerima meningkat sekitar 15 persen dibanding awal tahun, sementara angka STS terus ditekan agar seluruh dana bantuan tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang berhak.

Sinergi Sosial dan Ekonomi

Widodo menegaskan, kebijakan kesejahteraan Pemkot Blitar tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mendorong gairah ekonomi lokal.

“Penanganan kemiskinan itu tidak bisa satu arah. Ada program sosial seperti Rastrada, tapi ada juga program ekonomi seperti kemudahan investasi, promosi kota layak kunjung, dan pemberdayaan usaha mikro,” ujarnya.

Kota Blitar kini diarahkan menjadi kota terbuka dan ramah investasi, dengan birokrasi yang efisien, izin usaha yang mudah, dan aktivitas ekonomi warga yang dinamis. Tujuannya, menciptakan multiplier effect antara kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau usaha kecil hidup, tenaga kerja terserap, otomatis kemampuan fiskal daerah juga meningkat. Pada akhirnya, program kesejahteraan seperti Rastrada bisa terus diperkuat,” tambahnya.

Kota yang Bergerak, Bukan Kota yang Mati

Efisiensi bukan berarti kegiatan kota berhenti. Justru, menurut Widodo, aktivitas publik dan ekonomi semakin bergairah.

“Kami di Pemkot tidak ingin Blitar menjadi kota yang sepi dan pasif. Program kesejahteraan tetap jalan, tapi kegiatan ekonomi juga harus tumbuh,” tuturnya.

Baca Juga : Polwan yang Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD Blitar di Kota Batu Ditetapkan Tersangka Meski Tak Ditahan

Ia mencontohkan berbagai agenda publik yang turut menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari Car Free Day, penyelenggaraan kegiatan nasional seperti Lemhannas dan HUT Bhayangkara, hingga peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang sukses besar dan memutar roda ekonomi UMKM lokal.

“Semua kegiatan itu memang tidak langsung berupa bantuan uang, tapi dampaknya nyata bagi warga. Pedagang kaki lima laku, jasa transportasi hidup, dan hotel terisi. Itulah bentuk lain dari kebijakan kesejahteraan: ekonomi rakyat berputar,” kata Widodo.

Menjaga Keseimbangan Anggaran dan Prioritas

Dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025, Pemkot Blitar juga menyiapkan sejumlah program pendukung melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang sifatnya menunjang kelancaran komunikasi pemerintahan dan kegiatan protokoler.

Program itu mencakup persiapan Malam Apresiasi Pembangunan Tahun Baru, fasilitasi jamuan tamu daerah, serta pemeliharaan fasilitas publik seperti Gedung Kusumo Wicitra. Selain itu, dilakukan pula pemeliharaan rumah dinas wali kota dan wakil wali kota, termasuk pembelian perlengkapan pendukung seperti AC dan kipas angin untuk kenyamanan tamu dan kegiatan resmi.

Meski tampak administratif, Widodo menilai semua itu merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang profesional dan representatif.

“Pemeliharaan gedung dan fasilitas pemerintahan itu penting, karena di situlah berlangsung kegiatan pelayanan publik dan diplomasi antar daerah. Semua dilakukan secara proporsional,” jelasnya.

Kesejahteraan yang Terukur

Kebijakan berlapis itu mulai menunjukkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan Kota Blitar menurun dalam dua tahun terakhir, sejalan dengan peningkatan efektivitas program sosial.

“Secara logika, kalau angka kemiskinan turun, jumlah penerima bantuan seharusnya ikut menurun. Tapi karena sistem data diperbarui, kita menemukan kelompok baru yang sebelumnya belum terjangkau. Jadi bukan bertambah miskin, tapi makin banyak yang terbantu,” kata Widodo menjelaskan.

Pemkot Blitar juga mengintegrasikan sistem pendataan Rastrada dengan program nasional agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan antara BPNT, PKH, dan Rastrada. Pendekatan ini menjadikan Kota Blitar sebagai salah satu daerah dengan validitas data sosial terbaik di Jawa Timur.

Menatap 2026: Bantuan Sosial dan Daya Saing Daerah

Konsistensi dalam mengelola program sosial dan efisiensi fiskal menjadi fondasi Pemkot Blitar untuk menatap tahun anggaran 2026. Fokusnya tetap pada dua pilar utama: kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Widodo menegaskan bahwa Pemkot tidak ingin hanya dikenal karena keberhasilan menyalurkan bantuan, tetapi juga karena kemampuan menumbuhkan kemandirian ekonomi warganya.

“Bantuan sosial penting, tapi pemberdayaan jauh lebih penting. Karena itu, strategi Pemkot adalah menjaga keseimbangan: bantuan tetap jalan, ekonomi tetap bergerak,” ujarnya.

Dari Efisiensi Menuju Kesejahteraan

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Wali Kota Mas Ibin menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang cermat bisa berbuah kesejahteraan nyata. Setiap rupiah yang dihemat dari belanja perjalanan dinas dan seremonial kini kembali ke rakyat dalam bentuk beras dan bahan pokok di meja makan mereka.

“Intinya, efisiensi itu bukan penghematan tanpa arah, tapi penguatan kebijakan sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” pungkas Widodo.

Dengan lebih dari 7.700 keluarga penerima manfaat Rastrada Non Tunai di tahun 2025, Pemkot Blitar menegaskan komitmennya: bahwa kesejahteraan bukan sekadar janji, tetapi hasil nyata dari tata kelola anggaran yang berorientasi pada rakyat.