JATIMTIMES - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Surabaya pada Rabu (8/10/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi D Arjuna Rizki Dwi Krisnayana SH, MKn.
Dihadiri oleh perwakilan Bappedalitbang, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), bagian hukum dan kerja sama, serta pengurus NPCI. Pertemuan ini membahas perlunya peningkatan perhatian dan dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas di Surabaya agar setara dengan atlet di bawah naungan KONI.
Baca Juga : Holding BUMN Danareksa dukung UMKM Perluas Akses Pasar di Jatim Fest 2025
Muhammad Abdullah Ibrahim, Bendahara II NPCI Surabaya, menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah kota selama ini sudah ada, namun masih tergolong minim. Ia menilai kesenjangan antara KONI dan NPCI masih cukup jauh, terutama dalam hal pembibitan atlet, pembinaan, dan pemberian penghargaan.
“Kami hanya ingin setara dengan KONI. Di tingkat nasional, antara PON dan PEPARNAS sudah disetarakan sejak era Presiden Jokowi, tapi di daerah masih banyak ketimpangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya, Yanuar Hermawan, menyatakan bahwa pemerintah kota memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh pelaku olahraga, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Secara undang-undang, olahraga di bawah KONI, KORMI, dan NPCI memiliki kedudukan yang setara. Kami juga sudah memberikan reward, hanya saja mungkin belum sebanding dalam nominal dan fasilitas. Ke depan kami ingin Surabaya menjadi kota inklusi, termasuk dari aspek olahraganya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah kota. Ia berharap Pemkot Surabaya dapat lebih proaktif dalam memajukan NPCI, baik melalui alokasi anggaran, pembinaan, maupun penyediaan fasilitas.
Baca Juga : Ketua DPRD Magetan Apresiasi TMMD Dorong Swasembada Pangan
“NPCI harus diberi perhatian yang sama seperti KONI. Kami di DPRD siap mengawal penganggarannya dalam APBD 2026. Bahkan kami juga mendorong agar NPCI memiliki sekretariat tetap sebagai pusat koordinasi,” ujar Johari.
Menurutnya, keberadaan NPCI bukan hanya wadah olahraga bagi penyandang disabilitas, tetapi juga simbol inklusi sosial di Surabaya. “Kalau pemerintah mampu memberikan ruang yang setara, Surabaya bisa menjadi contoh kota inklusi yang benar-benar memanusiakan semua warganya,” imbuhnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi Surabaya untuk mempertegas komitmennya sebagai kota inklusi. Dorongan DPRD dan pemerintah kota agar NPCI mendapatkan dukungan setara dengan KONI menunjukkan langkah maju dalam keadilan olahraga.
