JATIMTIMES – Suasana Kampung Coklat di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, siang itu terasa istimewa, Selasa (7/10/2025).Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar Tunggul Adi Wibowo bersama jajaran pejabat lainnya melaksanakan seremonial penyerahan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dengan manajemen Wisata Edukasi Kampung Coklat. 

Acara ini menjadi tindak lanjut dari penandatanganan sebelumnya dan menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor wisata untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan secara langsung bagi pengunjung.

Baca Juga : Meyden dan Kyy Resmi Menikah, Akui Gunakan Calo demi Bisa Nikah Cepat

Langkah ini menjadi terobosan baru dalam pelayanan publik di Kabupaten Blitar. Melalui kerja sama ini, Dispendukcapil menghadirkan layanan administrasi kependudukan di lokasi wisata, memperlihatkan inovasi yang mendekatkan birokrasi kepada masyarakat bahkan di ruang rekreasi, bukan sekadar formalitas.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar Tunggul Adi Wibowo mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas akses layanan. Menurut dia, pemerintah harus hadir di tempat-tempat publik yang dekat dengan masyarakat, termasuk di kawasan wisata yang ramai dikunjungi.

“Kami ingin masyarakat yang datang ke Kampung Coklat tidak hanya berwisata dan beredukasi, tetapi juga bisa mendapatkan layanan adminduk di sana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bentuk layanan yang dibuka cukup beragam. Bagi anak-anak, Dispendukcapil menyediakan pembuatan kartu identitas anak (KIA) dan akta kelahiran. Sedangkan untuk pengunjung dewasa, tersedia layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta konsultasi administrasi kependudukan. Semua layanan itu dilakukan secara jemput bola, menerapkan sistem yang fleksibel dan humanis.

“Kami tahu Kampung Coklat sering menggelar berbagai kegiatan besar, dari wisata edukasi hingga pengajian massal. Di sana selalu ramai. Karena itu kami hadir agar masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil,” kata Tunggul.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan inovatif. “Konsepnya adalah mendekatkan layanan kepada warga di titik-titik keramaian. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa urusan administrasi kependudukan mudah dan bisa diakses di mana pun,” ujarnya.

Menurut Tunggul, selain layanan jemput bola, kerjasama lain juga diterapkan bersama Kampung Coklat. Salah satunya terkait kebijakan pemberian diskon bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dengan kartu identitas anak (KIA), dokumen resmi pemerintah ini bisa dijadikan bukti usia, sehingga penerapan ketentuan diskon memiliki dasar hukum yang jelas. “Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya memiliki KIA, karena dokumen ini tidak hanya mempermudah akses layanan publik, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi anak-anak,” ujarnya. 

Model kerja sama serupa sebelumnya telah dijalankan bersama pengelola Wisata Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, dan terbukti berjalan lancar.

Sinergi antara Dispendukcapil dan Kampung Coklat ini mendapat sambutan positif dari pihak pengelola. Edi Purwanto, direktur marketing Wisata Edukasi Kampung Coklat, menilai kerja sama tersebut sejalan dengan semangat lembaganya dalam menghadirkan pengalaman wisata yang edukatif dan bermanfaat sosial. “Kami bersyukur bisa bekerja sama dengan Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Ini bentuk sinergi yang saling menguatkan,” ungkapnya.

Menurut Edi, salah satu wujud konkret dari kolaborasi itu adalah penerapan program diskon 25 persen bagi anak-anak yang memiliki KIA. Program ini sekaligus menjadi cara kreatif memperkenalkan pentingnya identitas anak kepada masyarakat. “Selama ini kami sulit membedakan usia anak-anak pengunjung. Dengan menunjukkan KIA, anak bisa langsung mendapat potongan harga tiket masuk,” katanya.

Ia menjelaskan, tiket masuk ke Kampung Coklat senilai Rp20 ribu per orang kini bisa dibayar lebih murah bagi anak-anak pemegang KIA. “Potongannya 25 persen, khusus untuk program kerja sama dengan Dispendukcapil. Tidak digabung dengan promo lain,” ujarnya. Menurut Edi, langkah ini bukan hanya strategi pemasaran, tapi juga bentuk dukungan terhadap gerakan nasional kepemilikan identitas anak.

Baca Juga : Tahlilan di Ponpes Al Khoziny, Ketum GP Ansor: Ini Musibah Berat, Tapi Kita Harus Tetap Bersama

Lebih jauh, sinergi ini juga merambah ke kegiatan rutin keagamaan yang menjadi bagian dari tradisi Kampung Coklat. Setiap Sabtu, kawasan wisata ini selalu ramai oleh ribuan jamaah pengajian, mencapai sekitar empat ribu orang. Edi menyebut, momentum tersebut akan dimanfaatkan sebagai ruang sosialisasi dan pelayanan langsung dari Dispendukcapil. “Banyak jamaah yang belum tahu bahwa anak-anak juga harus punya identitas KIA. Lewat pengajian, kami bantu menyampaikan pentingnya itu,” katanya.

Menurutnya, kehadiran petugas Dispendukcapil di tengah masyarakat yang sedang berwisata atau beribadah menjadi cara efektif membangun kesadaran baru tentang pentingnya dokumen kependudukan. “Dulu orang berpikir KTP itu hanya untuk usia 17 tahun ke atas. Sekarang lewat sosialisasi dan layanan jemput bola ini, masyarakat jadi tahu bahwa anak-anak juga butuh identitas resmi dari negara,” tambahnya.

Kepala Dispendukcapil Tunggul Adi Wibowo menilai sinergi semacam ini merupakan cerminan governance yang adaptif. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan swasta menjadi kunci agar layanan publik terus relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kehadiran pemerintah yang dirasakan nyata. Ketika layanan bisa diakses di tempat wisata, di pengajian, atau di tengah kegiatan masyarakat, artinya kita sudah memindahkan birokrasi dari kantor ke kehidupan warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya berencana memperluas pola kerja sama serupa ke berbagai lokasi wisata lain di Kabupaten Blitar. Beberapa desa wisata dan ruang publik telah disiapkan menjadi titik layanan sementara atau mobile service point. “Kami ingin layanan adminduk hadir di ruang-ruang yang paling dekat dengan aktivitas warga. Ini bentuk reformasi pelayanan publik yang membumi,” katanya menegaskan.

Langkah Dispendukcapil Kabupaten Blitar tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pelayanan publik sebagai jantung tata kelola pemerintahan. Pendekatan jemput bola tidak hanya mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga membangun budaya baru di mana warga terbiasa dengan administrasi yang tertib dan mudah diakses.

Di sisi lain, kolaborasi dengan Kampung Coklat membuktikan bahwa pelayanan publik tidak harus identik dengan ruang kaku dan antrean panjang. Layanan bisa hadir dalam suasana gembira, sambil menikmati coklat dan edukasi keluarga. Di situ, birokrasi menjadi lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih manis, semanis kolaborasi yang sedang dibangun.