JATIMTIMES - Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Abdul Halim mendukung rencana pembentukan badan otoritas untuk percepatan pembangunan di Madura. Menurutnya, sudah saatnya Madura memiliki badan khusus yang fokus pada percepatan pembangunan.
Menurutnya, pembentukan badan otoritas, bagaimana pun bentuknya, merupakan jawaban atas ketertinggalan pembangunan di Madura. “Sebagai wakil masyarakat Madura, dalam bentuk skema apa pun kami tetap mendukung, karena ini merupakan akselerasi pembangunan di Madura,” ujar Halim, Jumat (26/9/2025).
Baca Juga : Eks Bos Investree Adrian Gunadi Ditangkap, Ini Profil Lengkapnya
Lebih lanjut, dukungan terhadap gagasan pembentukan badan otoritas tersebut disampaikan Halim tak lepas dari adanya contoh sukses di daerah lain. Ia menyebut, Batam bisa dijadikan contoh nyata keberhasilan percepatan pembangunan.
Dia menilai, keberhasilan Batam yang mampu berkembang pesat utamanya dikarenakan ada badan otoritas yang secara khusus menangani kawasan tersebut. Dengan model serupa, diharapkan Madura juga bisa keluar dari jerat ketertinggalan.
“Sudah sekitar 16 tahun Suramadu berdiri, tetapi sampai hari ini belum ada proses pembangunan yang signifikan di Madura,” tegasnya.
Menurut Halim, bila badan otoritas benar-benar direalisasikan, dampaknya akan terasa luas. Pertumbuhan industri diyakini bakal masuk ke Pulau Garam, lapangan kerja terbuka, dan percepatan pengurangan kemiskinan dapat terwujud.
“Multiplier effect-nya ke mana-mana, termasuk menjawab persoalan kesenjangan antardaerah. Secara Indeks Pembangunan Manusia, Madura selalu berada di urutan terakhir dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” terangnya.
Baca Juga : Polisi Telusuri Pemberi Perintah Bom Molotov saat Demo DPRD Kota Malang
Kendati begitu, ia mengingatkan agar pengalaman kegagalan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) dijadikan pelajaran. BPWS yang berdiri lebih dari satu dekade dinilai tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.
“BPWS menjadi i‘tibar, pelajaran penting bagaimana badan yang nanti dibentuk benar-benar efektif dan bisa melakukan akselerasi pembangunan di Madura,” tutur Halim.
Halim menekankan, pihaknya tidak ingin memaksakan bentuk kelembagaan tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menentukan skema terbaik. “Yang penting ada langkah nyata untuk pembangunan Madura,” tutupnya.
