JATIMTIMES - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025. Kendati begitu, terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang menjadi perhatian serius Fraksi PDIP.
Juru bicara (jubir) Fraksi PDIP Agus Black Hoe Budianto menjelaskan, pada aspek pendapatan daerah dan ketergantungan terhadap pusat, pihaknya mendorong eksekutif untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang lebih inovatif.
Baca Juga : DPRD Sumenep Minta Pengawasan Ketat atas Kenaikan Bantuan RTLH 2025
"Meski PAD meningkat Rp283,97 miliar menjadi Rp18,37 triliun, struktur pendapatan masih rapuh terhadap kebijakan pusat. Optimalisasi aset daerah yang belum produktif perlu dilakukan secara profesional, serta target PAD harus disertai indikator terukur," ungkap Agus Black Hoe.
Terkait struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasi, Fraksi PDIP merekomendasikan reformasi belanja dengan menahan laju belanja rutin yang kurang produktif. Agus Black Hoe juga menyoroti proporsi belanja modal yang hanya naik dari 8,70 persen menjadi 9,38 persen.
"Peningkatannya belum signifikan. Karena itu, perlu pergeseran anggaran ke belanja modal produktif, terutama pada infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, serta riset dan inovasi," urainya.
Di sisi lain, pihaknya memberikan apresiasi atas komitmen eksekutif menjaga belanja wajib pendidikan 33,03 persen dan kesehatan lebih dari 10 persen, serta peningkatan program perlindungan sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa program yang dijalankan tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dampak nyata seperti serapan lulusan SMK, penurunan stunting, serta pertumbuhan pendapatan UMKM dan nelayan.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga menyoroti transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas belanja publik karena realisasi belanja semester I 2025 baru 38,76 persen.
"Meski ada perbaikan regulasi hibah dan bansos melalui Pergub Jatim 7/2024 serta pengawasan, kami merekomendasikan peta jalan percepatan realisasi anggaran sejak awal tahun, publikasi milestone serapan anggaran tiap triwulan, serta transparansi proyek strategis," urainya.
Pihaknya juga meminta Pemprov Jatim memprioritaskan belanja produktif. Pemprov diminta fokuskan tambahan anggaran pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, seperti irigasi, drainase, plengsengan, sumur bor, rumah layak huni, pendidikan, dan kesehatan. Terkait hal ini, Fraksi PDIP meminta adanya penetapan indikator kinerja dan target terukur untuk memastikan hasil nyata.
Baca Juga : Anggaran Pembaruan Fisik Bianglala Alun-Alun Kota Batu Susut, Begini Penjelasan DLH
Agus Black Hoe menambahkan, koordinasi dan integrasi OPD juga perlu diperkuat. "Pastikan program lintas OPD terintegrasi, hindari tumpang tindih, dan gunakan pengawasan berbasis laboratorium serta Data Terpadu Sejahtera Ekonomi Nasional (DTSEN) agar aspirasi masyarakat terealisasi," tandasnya.
Sementara itu, lonjakan defisit dari Rp1,775 triliun menjadi Rp4,397 triliun juga menjadi sorotan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi membatasi fleksibilitas fiskal dan meningkatkan beban pembiayaan daerah di masa depan.
"Untuk itu, kami mendorong agar setiap kenaikan defisit harus diimbangi dengan belanja produktif, pro rakyat, dan berdampak nyata agar tidak menjadi beban struktural tahun berikutnya," serunya.
