JATIMTIMES – Gelombang pro dan kontra terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengemuka di Kota Malang dalam beberapa waktu terakhir dinilai menunjukkan bahwa program tersebut telah bergerak melampaui fungsi awalnya sebagai kebijakan pemenuhan gizi. MBG kini menjadi isu politik-komunikatif yang diperdebatkan di ruang publik, menyusul munculnya aksi mahasiswa yang menolak program tersebut dan aksi dukungan yang digelar sejumlah elemen masyarakat.

Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB), sekaligus pengamat public relations dan komunikasi publik, Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., PhD, menilai fenomena aksi yang dibalas dengan aksi merupakan indikator bahwa MBG tidak lagi dipandang semata sebagai program sosial.

Baca Juga : Rakerda Golkar Magetan, Ketua DPD Didik Haryono Siap Mundur jika Gagal Tambah Kursi

“Fenomena aksi dilawan dengan aksi menunjukkan bahwa MBG telah bergerak dari sekadar program kebijakan publik menjadi isu politik-komunikatif. Program ini tidak lagi hanya dinilai dari tujuan normatifnya, yaitu pemenuhan gizi, tetapi juga dari aspek legitimasi, transparansi, tata kelola, dan kepercayaan publik,” ujarnya, Minggu, (21/6/2026).

Menurut Pia, dalam sistem demokrasi, aksi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontrol sosial yang sah. Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan juga merupakan hak warga negara. Namun, kemunculan aksi dukungan setelah adanya aksi penolakan sering kali dibaca publik sebagai upaya membangun narasi tandingan atau counter-narrative.

Ia menegaskan, kritik terhadap kebijakan publik semestinya dipahami sebagai sinyal awal yang perlu direspons dengan penjelasan dan dialog, bukan sekadar diimbangi dengan mobilisasi dukungan.

“Demonstrasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Dalam perspektif komunikasi politik, kritik adalah early warning signal bahwa ada bagian dari publik yang membutuhkan penjelasan, data, dan ruang dialog. Jika kritik hanya dijawab dengan mobilisasi dukungan, komunikasi publik bisa bergeser dari deliberasi menjadi adu legitimasi massa,” katanya.

Pia menjelaskan, keberadaan aksi dan aksi tandingan pada dasarnya merupakan hal yang wajar dalam demokrasi karena mencerminkan keberagaman pandangan masyarakat. Namun, kondisi tersebut dapat berubah menjadi pemicu polarisasi apabila perdebatan tidak lagi berfokus pada substansi kebijakan.

Ia mencontohkan, framing yang membelah masyarakat menjadi kelompok “pendukung pemerintah versus penentang pemerintah”, “pro-rakyat versus anti-program rakyat”, atau “mahasiswa kritis versus kelompok bayaran” berpotensi menggeser diskusi dari evaluasi kebijakan menjadi konflik identitas.

“Dalam komunikasi politik, polarisasi terjadi ketika publik didorong untuk memilih kubu, bukan untuk memahami persoalan. Karena itu yang penting bukan ada atau tidaknya aksi tandingan, melainkan bagaimana narasi, simbol, aktor, dan pesan yang dibangun di dalamnya,” jelasnya.

Terkait munculnya dugaan bahwa aksi dukungan terhadap MBG bisa saja ditunggangi kepentingan tertentu, Pia meminta publik tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan tanpa bukti yang kuat. Meski demikian, ia menyebut terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk membaca karakter sebuah gerakan.

Menurutnya, transparansi penyelenggara dan sumber pendanaan menjadi faktor penting. Gerakan yang tumbuh secara organik umumnya terbuka mengenai siapa penggagasnya, siapa pesertanya, apa tuntutannya, serta bagaimana pembiayaannya.

Selain itu, konsistensi isu yang diperjuangkan juga perlu diperhatikan. Gerakan yang lahir dari pengalaman nyata masyarakat biasanya membawa argumentasi substantif, sementara gerakan yang sangat terorkestrasi cenderung mengandalkan slogan yang seragam.

Pia juga menilai keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap program dapat menjadi petunjuk yang perlu dicermati. Kehadiran penerima manfaat, orang tua siswa, pelaku UMKM, atau pekerja dapur MBG dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang wajar. Sebaliknya, jika terdapat aktor politik atau kelompok yang memperoleh keuntungan langsung dari program, publik berhak meminta keterbukaan.

Dalam kajian komunikasi politik, ia menyebut adanya konsep astroturfing, yakni praktik menciptakan kesan dukungan akar rumput yang tampak spontan padahal sebenarnya terkoordinasi dari atas.

“Ciri utamanya bukan sekadar adanya massa, tetapi adanya penyamaran koordinasi, sponsor, atau kepentingan politik di balik gerakan yang diklaim organik. Namun ini tetap harus dibuktikan dengan data dan fakta, bukan asumsi,” tegasnya.

Baca Juga : Semangka Ternyata Baik untuk Kesehatan Jantung, Ini Penjelasan Studinya

Di sisi lain, aksi dukungan terhadap MBG dinilai dapat menghasilkan dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Bagi pihak yang sejak awal mendukung program tersebut, aksi itu dapat memperkuat keyakinan bahwa MBG memperoleh legitimasi sosial yang luas. Namun bagi kelompok yang kritis, kemunculan aksi tandingan justru berpotensi menimbulkan boomerang effect.

“Ada kesan bahwa energi lebih banyak digunakan untuk membangun legitimasi politik daripada menjawab persoalan substantif. Padahal yang seharusnya menjadi perhatian publik adalah apakah MBG tepat sasaran, apakah anggarannya transparan, apakah kualitas makanan aman, apakah SPPG diawasi dengan baik, dan apakah evaluasi dibuka kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perhatian publik tidak boleh bergeser menjadi sekadar pertanyaan mengenai siapa yang mendukung dan siapa yang menolak. Menurutnya, keberhasilan komunikasi kebijakan sangat bergantung pada empat aspek utama, yakni evidence, accountability, responsiveness, dan transparency.

Lebih jauh, Pia mengingatkan bahwa dalam situasi kontroversi kebijakan, pemerintah perlu mengedepankan komunikasi berbasis transparansi dan dialog. Pemerintah didorong untuk membuka data terkait anggaran, mitra pelaksana, standar gizi, mekanisme pengawasan, evaluasi SPPG, hingga berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

“Pemerintah jangan defensif ketika menghadapi kritik. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan membela program, tetapi dengan menunjukkan bahwa pemerintah mau mendengar, mengevaluasi, dan melakukan koreksi jika memang ditemukan masalah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memisahkan komunikasi kebijakan dari komunikasi politik. Menurutnya, MBG merupakan kebijakan publik yang harus dinilai berdasarkan manfaat dan tata kelolanya, bukan semata-mata dijadikan simbol keberhasilan politik.

Dalam pengamatannya, pola aksi dan aksi tandingan kerap muncul pada kebijakan yang memiliki nilai politik tinggi, anggaran besar, serta menjadi program prioritas pemerintah. Karena itu, kontestasi narasi yang melibatkan berbagai aktor menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

“MBG adalah program yang sangat strategis secara politik sehingga wajar bila berbagai aktor berusaha menguasai narasinya. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa sebagian dukungan memang berasal dari masyarakat yang merasa terbantu. Analisis yang adil harus mampu membedakan antara dukungan warga yang otentik dan mobilisasi politik yang dikemas sebagai dukungan warga,” tandasnya.

Pia menegaskan, aksi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dapat menjadi bentuk partisipasi publik yang sehat selama dilakukan secara sukarela, terbuka mengenai sumber organisasinya, dan berbasis argumentasi kebijakan. Namun apabila digunakan untuk mengesankan bahwa kritik tidak lagi sah disampaikan, maka praktik tersebut justru berisiko melemahkan kualitas demokrasi.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga membutuhkan kritik. Kebijakan yang baik tidak takut diuji oleh publik. Yang berbahaya bukan adanya aksi dan aksi tandingan, melainkan ketika aksi tandingan digunakan untuk membungkam kritik, membelah masyarakat, atau menciptakan ilusi konsensus. Kritik terhadap MBG seharusnya dijawab dengan data, transparansi, evaluasi, dan dialog publik yang terbuka,” pungkasnya.