JATIMTIMES - Keresahan menyelimuti ratusan keluarga petani di Desa/Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Mereka terancam kehilangan sumber penghidupannya seiring dengan mencuatnya wacana pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).
Baca Juga : Korsleting Lampu Picu Kebakaran Rumah Warga di Sisir Kota Batu, Dua Penghuni Terpaksa Mengungsi
Pasalnya, obsesi militer mendirikan markas baru yang berlokasi persis di lahan yang sudah lama dikelola para petani desa hutan tersebut.
"Kami sangat resah. Sangat resah. Sampai sekarang masih resah gara-gara rencana Batalyon itu mau ambil di lahan kami bercocok tanam," kata Salim, Jumat (12/6/2026).
Salim merupakan salah seorang dari 987 kepala keluarga (KK) petani yang mendapat hak kelola lahan untuk pertanian dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Desa Silo. Pengelola lahan terdiri atas tiga kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan Tani Jaya Silo.
Hak kelola diperoleh dari keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor: 13645 Tahun 2024 Tentang Transformasi Surat Menteri LHK Nomor: SK.4306/MENLHK/-PSKL/PKPS/PS.0/4/2019.
Petani merasa telah memiliki legalitas yang sah berdasar pemberian resmi dari pemerintah tersebut. Sehingga, petani yakin menjadi pihak yang secara hukum berhak mengelola lahan tersebut.
"Kami sudah lama mengelola lahan itu. Perjuangannya cukup panjang, hingga sampai pada titik diakui sah oleh negara," ujar Salim.
Petani tidak menyia-nyiakan lahan pemberian pemerintah. Bertahun-tahun mereka bercocok tanam untuk menjadikan lahan itu sebagai sumber kehidupan.
"Ada yang menanam kopi, jagung, tembakau, dan macam-macam tanaman lainnya. Pokoknya lahan diolah menjadi produktif dan bermanfaat," jelasnya.
Ratusan keluarga petani terdiri dari berbagai lapisan sosial. Bukan serta merta keluarga utuh, melainkan juga banyak terdapat orang tua tunggal.
"Ada sekitar 60 janda dalam Gapoktan Jati Jaya Silo saja. Janda-janda itu berjuang sendiri menghidupi anak-anaknya. Bahkan, diantaranya juga harus menanggung ibu atau bapaknya yang sudah tua," ulas Salim.
Menurut dia, rencana pendirian Batalyon TP apabila dilakukan, maka dapat dianggap sebagai penyerobotan sepihak. Petani bertekad mempertahankan lahannya.
Upaya petani dalam mengantisipasi pengambilalihan paksa terus dilakukan. Konsolidasi diantara petani terus bergulir.
Petani kini mendapat dukungan para aktivis termasuk dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Advokasi dijalankan dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.
PMII merilis keterangan berkali-kali menggelar pertemuan sembari diskusi dengan para petani. Tujuannya untuk membangun kesadaran kolektif, terutama tentang relasi antara petani dengan lahan pemberian pemerintah.
"Tekad kami membersamai petani. Support penuh untuk petani yang mempertahankan hak hukum, dan hak hidupnya. Kami menolak rencana Batalyon TP yang ingin merampas lahan petani," kata Ketua PMII Cabang Jember, M. Taufiqur Rahman.
Baca Juga : Teguhkan Pancasila sebagai Rumah Bersama, Bakesbangpol Jember Gelar Dialog Lintas Iman
Mahasiswa yang biasa disapa Taufiq itu berharap, kesadaran kolektif yang terbangun bisa memperkuat soliditas petani sekaligus mencegah disinformasi terkait status lahan maupun antisipasi kemungkinan operasi provokasi yang berpotensi mengadu domba warga lain dengan petani.
PMII menemukan sejumlah akun media sosial gencar mengunggah konten yang mengandung muatan bias informasi. Bahkan, juga konten pernyataan sebagian warga yang bertentangan dengan sikap petani.
"Seolah-olah ada warga pendukungnya militer mendirikan Batalyon TP. Kami amati dengan menyisir media sosial dan pemberitaan media dengan kecondongan narasi tertentu," ungkapnya.
Taufiq yakin militer tidak memiliki dasar legal terhadap lahan yang ingin dipakai Batalyon TP. Indikasi kuatnya dari pola militer mempengaruhi persepsi lewat media sosial dan berita bukan menunjukkan dokumen resmi sebagaimana yang dilakukan petani.
Disamping itu, terindikasi memperalat serangkaian institusi pemerintah daerah serta Perhutani untuk mencari celah menggeser persepsi bahkan melegitimasi penggusuran lahan yang sudah dikelola petani dengan dasar SK Menteri LHK.
"Legalitas petani yang sah di dapat dari Kementerian LHK coba direduksi oleh pertemuan-pertemuan, oleh rapat-rapat, kemudian pernyataan-pernyataan yang condong berpihak ke militer," urai Taufiq.
Kodim 0824 berkali-kali merilis rapat bersama pejabat, politisi, dan pertemuan dengan sejumlah warga yang berujung menyatakan dukungan.
Batalyon TP hendak memakai lahan seluas 55 hektar yang berada dalam kawasan tanah hak kelola masyarakat petani desa hutan Silo.
Ratusan keluarga petani yang terdampak langsung bakal tergusur dari lahan pertaniannya jika rencana pendirian Batalyon TP dilakukan.
Komandan Kodim 0824 Jember, Rifqi Muhammad Syuhada akan mengagendakan pertemuan langsung dengan media untuk memberikan tanggapannya.
"Kita bertemu langsung saja. Saya rencana besok balik ke Jember," kata Rifqi.
Sementara, informasi yang berkembang diantara awak media, Dandim disebut akan menggelar konferensi pers pada Senin, 15 Juni 2026 mendatang. (*)
