JATIMTIMES – Jawa Timur (Jatim) diproyeksikan menjadi episentrum arus mudik Lebaran 2026. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memperkirakan total pergerakan keluar-masuk Jatim mencapai 44,41 juta orang, terdiri atas 27,29 juta pemudik masuk dan 17,12 juta pergerakan keluar Jatim.
Besarnya arus tersebut menempatkan Jatim sebagai salah satu pusat mobilitas terbesar nasional, baik sebagai daerah asal maupun tujuan. Kota Surabaya sendiri diperkirakan menjadi tujuan 732 ribu pemudik selama periode mudik dan arus balik.
Baca Juga : Jelang Mudik Lebaran, Satlantas Polres Kediri Pantau Ruas Jalan yang Membahayakan
Secara nasional, survei memperkirakan total pergerakan masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau 50,60 persen dari total penduduk Indonesia. Dalam peta itu, Jatim tercatat sebagai provinsi asal pemudik terbesar ketiga dan tujuan favorit kedua.
Menghadapi lonjakan mobilitas tersebut, Menhub Dudy bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggelar koordinasi kesiapan transportasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk memastikan seluruh moda dan infrastruktur di Jatim siap menopang arus mudik dan balik.
Dudy Purwagandhi menegaskan, posisi strategis Jatim sebagai penghubung koridor Jawa–Bali dan kawasan timur Pulau Jawa menuntut sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi kunci dalam memastikan layanan transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar bagi masyarakat selama masa mudik dan arus balik pada Angkutan Lebaran 2026," ujar Dudy.
Sebagai gerbang utama penyeberangan menuju Bali, kawasan Pelabuhan Ketapang menjadi salah satu titik krusial pengendalian arus. Pemerintah menyiapkan skema delaying system guna mengurai potensi kepadatan kendaraan pada puncak mudik maupun arus balik.
Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi pelayanan terpadu antarmoda melalui penguatan kapasitas angkutan massal, optimalisasi jadwal operasi, serta distribusi penumpang berbasis simpul transportasi agar tidak terjadi penumpukan di terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara.
"Kemenhub juga memastikan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Angkutan Lebaran 2026, serta sejumlah langkah antisipatif lainnya. Di antaranya, penyediaan lokasi delaying system di Kawasan Pelabuhan Ketapang, penyiapan UPPKB sebagai rest area, Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan Angkutan Lebaran 2026 bersama Polri, serta Program Mudik Gratis," jelasnya.
Baca Juga : Gondola Darurat di Ponorogo Berisiko, Komisi A DPRD Jatim Desak Pemprov Turun Tangan
Untuk menopang mobilitas tersebut, pemerintah menyiapkan armada lintas moda dalam skala besar: 31 ribu unit bus, 829 kapal laut, 3.821 sarana kereta api, 392 pesawat, serta 255 kapal penyeberangan di 15 lintas.
Aspek keselamatan menjadi perhatian utama melalui pelaksanaan ramp check terhadap bus AKDP dan pariwisata di 29 terminal tipe B serta pool kendaraan se-Jatim sejak 2 Februari hingga 25 Maret 2026 guna memastikan seluruh kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Pengawasan juga diperketat di titik rawan seperti perlintasan sebidang kereta api, jalur arteri berpotensi padat, serta akses menuju pelabuhan penyeberangan. Posko pemantauan disiapkan untuk memonitor pergerakan secara real time dan mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan operasional.
"Kami meyakini, dengan koordinasi yang solid, respons yang cepat, serta dukungan penuh dari Pemprov Jawa Timur beserta seluruh pemangku kepentingan, kita dapat mengelola potensi pergerakan masyarakat yang besar secara lebih terukur dan terkendali. Semoga seluruh langkah antisipatif ini dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik dan arus balik pada Angkutan Lebaran 2026," urai Dudy.
Dengan proyeksi 44,41 juta pergerakan keluar-masuk, kesiapan Jawa Timur menjadi salah satu penentu kelancaran arus mudik nasional 2026. Koordinasi yang solid di tingkat pusat dan daerah diharapkan mampu menjaga arus tetap aman, tertib, dan terkendali di tengah tingginya mobilitas masyarakat.
