Sejumlah Daftar Hitam PBB Jadi Pejabat di Pemerintahan Baru Taliban | Gresik TIMES

Sejumlah Daftar Hitam PBB Jadi Pejabat di Pemerintahan Baru Taliban

Sep 08, 2021 10:13
Kelompok Taliban (Foto: AP)
Kelompok Taliban (Foto: AP)

JATIMTIMES - Taliban yang telah menguasai Afghanistan kini telah resmi membentuk pemerintahan baru. Kelompok tersebut juga sudah mengumumkan sejumlah sosok veteran yang akan mengisi jabatan di pemerintahannya. 

Melansir melalui AFP, Rabu (8/9/2021), sejumlah sosok veteran kelompok Taliban ternyata dipilih untuk mengisi sejumlah jabatan. Bahkan sebagian dari mereka adalah daftar hitam PBB.

Baca Juga : Tampil Kekinian dan Stylish dengan Busana Crop Top, Intip Gaya Influencer Ini Yuk!

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan struktur pemerintah baru ini akan menjadi pemerintahan sementara. Beberapa pejabat veteran seperti Mullah Mohammad Hassan Akhund akan menjabat sebagai perdana menteri baru.

Sebelumnya, Mullah Mohammad Hassan pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri di bawah rezim lama Taliban. Ia merupakan salah satu yang masuk dalam daftar hitam PBB.

Ada pula salah satu pendiri Taliban yakni Abdul Ghani Baradar yang akan menjadi wakil pemimpin. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala kantor politik gerakannya, mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan AS pada tahun 2020.

Kemudian putra salah satu pendiri Taliban, Mullah Yaqoob dan mendiang pemimpin tertinggi Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan. Kemudian posisi Menteri Dalam Negeri akan diisi oleh Sirajuddin Haqqani.

Sirajuddin Haqqani merupakan kepala jaringan Haqqani yang sangat ditakuti. Ia juga merangkap sebagai wakil Taliban.

Baca Juga : Pemkab Pamekasan Fasilitasi Swab Antigen Gratis bagi CASN 2021

Tak lama setelah pengumuman pemerintahan baru tersebut, Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi rahasia Taliban buka suara. Padahal, sebelumnya ia tidak pernah tampil di publik sejak kelompok Taliban mengambil alih Afghanistan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah baru akan "bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah".

Topik
Taliban pemerintah taliban Pemerintahan Taliban pemimpin taliban

Berita Lainnya