M. Faried ketika ditemui di rumahnya
M. Faried ketika ditemui di rumahnya

Warga pemegang tanah Surat Ijo terus merasa resah menetap di Surabaya hingga saat ini. Karena Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak sesuai janji di awal kampanye untuk melepas tanah Surat Ijo menjadi Surat Hak Milik (SHM). Bahkan, hingga masa jabatannya akan berakhir awal tahun 2021 mendatang.

Warga bahkan merasa semakin tidak tenang hidupnya dengan adanya surat edaran terbaru. Jika warga tak membayar retribusi, maka akan diusir serta bangunan rumahnya dihancurkan.

Baca Juga : Penuhi Tuntutan Mahasiswa yang Tolak UU Cipta Kerja, DPRD Banyuwangi Surati Presiden-DPR

M. Faried salah satu warga pemegang Surat Ijo, menyampaikan kondisinya serba sulit saat ini. Apalagi dengan adanya kenaikan retribusi. 

"Di tempat saya yang luas tanahnya 800 meter persegi harus membayar Rp 48 juta pertahun," terangnya, Kamis (29/10/2020).

Dengan adanya kenaikan tersebut, warga Jalan Nginden Intan ini merasa tercekik. Apalagi di saat ini di mana ia sudah tak lagi bekerja alias sudah pensiun.

Faried sendiri sudah menempati tanah sejak tahun 1988. Ketika itu, tanah masih berupa rawa sehingga masih perlu diuruk hingga setinggi dua meter. 

Menurut Faried, tanah yang dia tempati seharusnya sudah bisa berubah menjadi SHM. Dengan merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Di mana, setiap orang yang telah menggunakan dan menduduki tanah secara terus menerus paling sedikit selama 20 tahun dan tak dimasalahkan orang lain, dia berhak mengajukan hak atas tanah tersebut ke pemerintahan melalui BPN.

Di Surabaya ini kemudian jelas dia jadi masalah tersendiri. Yakni, ketika dibarengi dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang IPT (Izin Pemakaian Tanah). 

"Warga yang hendak mengurus SHM ditolak sama BPN atas perintah Wali Kota saat itu," terang pria yang menjadi penasihat di Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TS) ini.

Namun, saat di awal tersebut warga tak merasa resah menempati tanah Surat Ijo, karena retribusi tak setinggi saat ini. Tapi sekarang terus naik biaya retribusi serta PBB setiap tahunnya.

Dalam persoalan tersebut warga, jelas Faried, sebenarnya sudah coba untuk berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Yakni melalui berkirim surat maupun demo secara langsung. 

"Tapi bu Risma sama sekali gak ngereken warga," tegasnya.

Jika melihat latar belakang sejarahnya, Faried mengatakan, tanah Surat Ijo ini dahulunya adalah tanah yang dikuasai warga asal Belanda dan Arab. "Jadi pemkot tak bisa membuktikan kalau itu milik mereka. Hanya saja mereka memang yang berkuasa," lanjutnya.

Di daerah lain, lanjut Faried, persoalan tanah bekas milik warga asal Belanda dan Arab ini sudah tuntas. Seperti di Jakarta, Bandung, dan Makassar. 

Baca Juga : Pria di Blitar Diperiksa Polisi Usai Posting Ujaran Kebencian Soal Operasi Yustisi

"Di sana Wali Kota-nya yang pro aktif meminta warga untuk mengurus menjadi SHM. Sementara di sini Wali Kota Risma masih belum mau melepas. Nah itu ada apa?" tanya Faried.

Di Surabaya, imbuhnya, pemegang Tanah Surat Ijo ada sekitar 48 ribu persil. Dengan ratusan ribu warga yang menempati di atasnya. "Surat Ijo ini ndak laku kalau mau digadaikan ke Bank atau jika mau dijual karena tak bisa dijadikan SHM," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, menyampaikan, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menyelesaikan permasalahan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau biasa disebut “Surat Ijo”. 

Dalam upaya ini, Pemkot Surabaya patuh terhadap aturan yang berlaku agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Sebab, jika hal itu dilanggar maka dapat berdampak pada hukum pidana.

Landasan hukum tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diganti dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020. Kedua, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diganti dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 

Ketiga, Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang IPT yang diganti dengan Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2016. Serta keempat adalah Perda Surabaya Nomor 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2013. Dan, terakhir adalah Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya.

“Terhadap permasalahan izin pemakaian tanah (IPT), Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaiannya. Baik upaya melalui pengadilan maupun di luar pengadilan,” imbuh Yayuk sapaan lekatnya.