Kasus Keracunan MBG Berulang, Pemprov Jatim Kumpulkan Pengelola Dapur

JATIMTIMES — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menjadwalkan pemanggilan seluruh pengusaha dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Jatim untuk pengetatan pengawasan serta melaporkan insiden yang menimpa 566 anak di Kabupaten Sidoarjo ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Diketahui dugaan keracunan MBG meluas di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dengan korban mayoritas berasal dari Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Desa Putat, serta siswa dari 19 lembaga pendidikan lainnya.

Baca Juga : Insiden Keracunan MBG Sidoarjo: DPRD Jatim Duga Ada Pelanggaran SOP, Dorong Perketat Pengawasan

Ratusan anak dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing setelah menyantap paket MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, yang berisi menu nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur yang dipimpin wakil gubernur telah menggelar rapat konsolidasi darurat untuk mendalami peristiwa tersebut.

"Sebagai pemerintah, ini terjadi kali kesekian tentu sangat prihatin. Walaupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sudah ada dan pengawasan sudah dilakukan, ternyata di luar kemampuan kami, ada hal yang berakibat fatal," ujar Adhy Karyono saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026).

Adhy menjelaskan, pemanggilan seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG bertujuan untuk memastikan kembali bahwa regulasi serta prosedur standar operasional (standard operating procedure/SOP) pengolahan masakan ditaati secara ketat dari hulu ke hilir.

"Setelah konsolidasi, kita memanggil seluruh pengusaha dan pengelola dapur untuk memastikan kembali apakah aturan-aturan serta SOP pengelolaan masak, dapur, dan semua ketentuan sudah ditaati atau belum," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pengawasan ke depan tidak boleh lagi bersifat reaktif atau sekadar menjatuhkan sanksi setelah jatuh korban. Pemprov Jatim akan menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan fisik dan kondisi dapur secara berkala.

Baca Juga : Dukung Ketahanan Pangan Pesantren, STAPA Center Salurkan 2 Unit Mesin Pemanen Padi

"Ke depan tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu baru ada punishment. Kita akan cek secara berkala kondisi dapur tersebut untuk memperketat pengelolaan dapur MBG dengan baik," kata Adhy.

Di samping penataan internal di tingkat daerah, Pemprov Jatim telah menyampaikan laporan resmi kepada BGN guna proses administratif dan penindakan lebih lanjut. Adhy mendesak agar penyelidikan mendalam segera dituntaskan untuk menguak faktor penyebab pasti keracunan massal tersebut.

"Satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada BGN untuk menindaklanjuti apa sanksinya, terutama melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai faktor penyebabnya. Kami berharap ada ketegasan agar kasus semacam ini tidak terulang lagi," pungkasnya.