BPJS Ketenagakerjaan dan Kecamatan Jatirejo Perkuat Literasi Jaminan Sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa

JATIMTIMES – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di ekosistem desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Program BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Rabu (19/8/2026) di Kantor Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Ekosistem Desa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Hotel Aston pada 19 Juni 2026. Kegiatan lanjutan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong tertib administrasi kepesertaan, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Baca Juga : Gempur Rokok Ilegal, Mas Ibin Ajak Warga Blitar Aktif Awasi dan Laporkan Peredarannya

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Jatirejo. Kehadiran para perwakilan desa diharapkan dapat menjadi jembatan informasi agar pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diteruskan kepada para pekerja di lingkungan desa dan ekosistem desa secara lebih luas.

Camat Jatirejo turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat desa.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto, Imam Haryono Safii, menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menciptakan rasa aman bagi para pekerja, termasuk aparatur pemerintah desa dan pekerja yang berada dalam ekosistem desa.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tentang kepesertaan, tetapi tentang memastikan setiap pekerja memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam bekerja. Karena itu, literasi mengenai manfaat program menjadi sangat penting agar pekerja maupun pemerintah desa memahami hak dan manfaat yang dapat diperoleh ketika telah terlindungi,” ujar Imam.

Menurutnya, keberadaan aparatur pemerintah desa memiliki posisi yang strategis dalam memperluas ekosistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah desa tidak hanya menjadi bagian dari penerima manfaat perlindungan, tetapi juga dapat berperan sebagai penggerak untuk mendorong pekerja di wilayahnya agar memiliki perlindungan yang memadai.

“Desa memiliki ekosistem pekerja yang sangat luas, mulai dari aparatur desa, pekerja di badan usaha milik desa, pekerja sektor informal, hingga berbagai kelompok pekerja lainnya. Potensi ini perlu kita dorong agar seluruh pekerja dapat terlindungi. Karena itu, kami sangat mengapresiasi dukungan Kecamatan Jatirejo dan seluruh pemerintah desa yang terus bersinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Imam.

Selain memberikan pemahaman mengenai manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong tertib administrasi kepesertaan. Hal tersebut mencakup pentingnya memastikan data kepesertaan sesuai dengan kondisi sebenarnya, kelengkapan administrasi, serta keberlanjutan kepesertaan sehingga manfaat perlindungan dapat diterima secara optimal apabila pekerja menghadapi risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

Baca Juga : UIN Maliki Malang Jadi Piloting Penguatan Integritas, Prof Ilfi Tekankan Pencegahan Korupsi dari Dalam Kampus

Imam menegaskan bahwa administrasi kepesertaan yang tertib merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan pelayanan dan manfaat jaminan sosial dapat diberikan secara tepat.

“Kami ingin memastikan tidak hanya jumlah kepesertaan yang meningkat, tetapi juga kualitas administrasinya semakin baik. Data peserta harus sesuai, kepesertaan harus aktif, dan informasi mengenai program harus dipahami oleh pekerja. Dengan begitu, ketika risiko terjadi, proses pelayanan dan pemberian manfaat dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak aparatur pemerintah desa dan pekerja dalam ekosistem desa yang memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan serta secara aktif memastikan status kepesertaannya.

Sinergi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem desa yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

“Kami percaya perlindungan pekerja adalah tanggung jawab bersama. Ketika pekerja terlindungi, keluarga lebih tenang, aktivitas ekonomi tetap berjalan, dan pembangunan di tingkat desa dapat berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan akan terus hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja,” pungkas Imam.